PRADIPA MEDIA – Keberadaan ratusan sumur bor dan sekat kanal yang dibangun untuk membasahi lahan gambut di Kalimantan Selatan (Kalsel) perlu dievaluasi. Pemerintah diminta memastikan sarana tersebut masih berfungsi dan dimanfaatkan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Evaluasi ini dinilai penting di tengah karhutla yang masih memicu kabut asap hingga akhir Oktober 2026. Infrastruktur pembasahan gambut yang telah dibangun jangan sampai terbengkalai dan kehilangan fungsinya.
Mantan Ketua Restorasi Gambut Kalsel, Drs H Saut Nathan Samosir, mengatakan, pembangunan sumur bor merupakan salah satu upaya membasahi lahan gambut, terutama kawasan terbuka yang rentan terbakar saat musim kemarau.
“Sumur bor itu tujuannya untuk membasahi lahan-lahan yang terbuka supaya tidak terbakar. Sekarang perlu dilihat lagi, apakah sumur bor yang dibangun saat itu masih digunakan untuk membasahi lahan di sekitarnya,” ujar anggota DPRD Kota Banjarmasin tersebut kepada wartawan di Banjarmasin, Sabtu (24/10/2026).
Menurutnya, setelah kebakaran besar pada 2015, berbagai upaya dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekosistem gambut. Di antaranya melalui pembangunan sumur bor, sekat kanal, dan sarana penampungan air guna menjaga kelembapan lahan.
Namun, infrastruktur tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal jika tidak dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Karena itu, Samosir mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup serta pemerintah kabupaten dan kota untuk memeriksa kondisi sarana pembasahan gambut. Infrastruktur yang masih berfungsi harus dioptimalkan, terutama di kawasan rawan terbakar.
“Perlu ditanyakan kepada pemerintah provinsi dan dinas lingkungan hidup, apakah sumur bor yang dibangun masih terpakai atau tidak. Kalau masih berfungsi dan dimanfaatkan, tentu bisa membantu membasahi lahan di sekitarnya sehingga risiko kebakaran dapat ditekan,” katanya.
Ia menegaskan, pemeriksaan juga perlu mencakup sekat kanal dan embung yang berfungsi mengatur tata air serta menampung air. Sarana yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah tersebut jangan sampai terbengkalai ketika masyarakat membutuhkan sumber air untuk mencegah dan menangani kebakaran lahan.
Selain evaluasi infrastruktur, Samosir mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah karhutla. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan warga, terutama dalam menghentikan kebiasaan membakar lahan untuk membuka atau membersihkan area.
“Pemerintah daerah terus berupaya menghentikan asap. Namun, kita juga harus bekerja sama dengan masyarakat. Tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Masyarakat harus mendukung dan tidak membakar lahan. Kita harus bersama-sama menjaga dan menghadapi persoalan ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pembakaran lahan dapat menyebabkan api merambat ke kawasan lain dan memperluas dampak kebakaran. Karena itu, masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin, diminta meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan pembakaran lahan.
Menurutnya, evaluasi dan pemeliharaan sarana pembasahan gambut harus berjalan seiring dengan pencegahan pembakaran. Tanpa perawatan infrastruktur dan keterlibatan masyarakat, karhutla berisiko terus berulang setiap musim kemarau dan kembali mengancam kesehatan serta aktivitas warga. (NN)