PRDIPA MEDIA- Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp180 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dari total anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel memperoleh Rp30 miliar, sedangkan sisanya dibagikan kepada sejumlah kabupaten/kota sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Ronny Eka Saputra, mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan wartawan seusai Diskusi Bersama Aktivis Banua di Gedung PWI Kalsel, Selasa (27/10/2026).
Berdasarkan rincian alokasi yang disampaikan, Kabupaten Banjar dan Tanah Laut masing-masing mendapat Rp20 miliar. Sementara itu, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tapin masing-masing memperoleh Rp15 miliar. Adapun sejumlah daerah lainnya dialokasikan masing-masing Rp10 miliar.
Khusus Kota Banjarmasin, besaran alokasi dananya masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Ronny mengatakan, selain mengelola dukungan anggaran dari pemerintah pusat, Pemprov Kalsel bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga memutuskan memperpanjang status siaga darurat karhutla hingga 30 November 2026.
Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perkembangan cuaca dan rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang memprediksi hujan mulai turun secara merata di wilayah Kalsel pada pekan ketiga November.
“Atas arahan Bapak Gubernur dan kesepakatan Forkopimda, status siaga kita perpanjang sampai 30 November. Kita tidak menaikkan status menjadi tanggap darurat, tetapi mengoptimalkan seluruh respons dan pergerakan satgas dengan status siaga ini sampai kondisi benar-benar aman,” tegasnya.
Menurut Ronny, penanganan karhutla melalui operasi darat dan udara difokuskan pada wilayah prioritas Ring 1, meliputi Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.
Wilayah tersebut menjadi prioritas karena terdapat pusat pemerintahan, kawasan pendidikan, serta objek vital penerbangan, yakni Bandara Internasional Syamsudin Noor.
Untuk mengantisipasi kabut asap yang berpotensi mengganggu penerbangan, Satgas Karhutla mengerahkan delapan armada udara, terdiri atas tiga pesawat dan lima helikopter. Armada tersebut digunakan untuk operasi pemadaman melalui water bombing, Operasi Efektivitas Modifikasi Cuaca (OEMC), serta penaburan dry ice.
“Perlindungan di wilayah Ring 1 sangat vital, khususnya area sekitar bandara. Kalau penerbangan lumpuh akibat asap, seluruh operasi udara seperti water bombing dan modifikasi cuaca ikut terganggu. Karena itu, armada pesawat dan helikopter kita maksimalkan di titik-titik rawan tersebut,” jelasnya.
ANTISIPASI BANJIR
Di tengah upaya menuntaskan penanganan karhutla, BPBD Kalsel juga mulai mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seiring peralihan musim menuju penghujan. Pemetaan wilayah rawan banjir dilakukan, disertai imbauan kepada pemerintah kabupaten/kota agar meningkatkan kesiapsiagaan.
Ronny menegaskan, penanganan karhutla harus dilakukan secara optimal agar tidak menyisakan persoalan ketika satgas mulai mengalihkan perhatian pada potensi banjir.
Menurutnya, keterlambatan penuntasan karhutla dikhawatirkan mengganggu konsentrasi dan kesiapan personel saat menghadapi ancaman banjir di berbagai wilayah Kalsel.
Karena itu, dukungan anggaran dari pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat operasi penanganan karhutla sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana pada musim hujan. (NN)
Kepala BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).